Bangun Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Kubar Jalin Silaturahmi dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah

KUTAI BARAT — Dalam upaya menciptakan ekosistem demokrasi yang bersih, damai, dan berintegritas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menggelar pertemuan silaturahmi dengan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kutai Barat. Pertemuan berlangsung di Muhammadiyah Center Kutai Barat,  pada Kamis, 9 Juli 2026, dan dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus pleno PD Muhammadiyah Kubar.

Agenda ini dirancang sebagai langkah strategis Bawaslu Kubar dalam membangun pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Melalui kolaborasi ini, Bawaslu mengajak tokoh lintas agama dan organisasi keagamaan untuk ikut mengawal jalannya tahapan demokrasi, sekaligus mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran yang dapat merusak persatuan di Kutai Barat.

Anggota Bawaslu Kubar, Silvester Sagor, menekankan bahwa peran aktif organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah sangat krusial dalam memerangi praktik money politic (politik uang). Menurutnya, politik uang tidak hanya merusak mental pemilih, tetapi juga melahirkan pemimpin yang tidak akuntabel.

"Bawaslu memiliki keterbatasan personel untuk mengawasi setiap sudut wilayah Kutai Barat. Oleh karena itu, kehadiran tokoh agama dan organisasi kepemudaan di bawah Muhammadiyah menjadi mata dan telinga kami di lapangan. Bersama-sama, kita harus mengedukasi warga agar berani menolak politik uang demi masa depan daerah yang lebih baik," ujar Silvester Sagor.

Di sisi lain, Anggota Bawaslu Kubar, Tabita, menyoroti bahaya laten dari isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) serta politik identitas yang kerap mencuat menjelang pesta demokrasi. Tabita menegaskan bahwa manipulasi identitas keagamaan untuk kepentingan politik praktis dapat memicu polarisasi yang mendalam di tengah masyarakat.

"Politik identitas dan politisasi SARA adalah ancaman nyata bagi tenun kebangsaan kita. Di sinilah peran vital tokoh agama dibutuhkan sebagai cooling system atau penyejuk. Kami berharap Muhammadiyah dapat terus menyuarakan narasi-narasi yang damai, rasional, dan mencerahkan, sehingga tempat ibadah serta forum keagamaan murni menjadi sarana edukasi umat, bukan panggung kampanye terselubung," jelas Tabita.

Merespons ajakan sinergi tersebut, Ketua PD Muhammadiyah Kutai Barat, Rakhmat, menyambut baik dan menyatakan kesiapan penuh institusinya untuk mendukung fungsi pengawasan partisipatif. Rakhmat menegaskan bahwa secara teologis dan organisasi, Muhammadiyah selalu mendorong kadernya untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan aktif dalam memajukan bangsa.

"Muhammadiyah Kubar berkomitmen penuh menjaga netralitas secara organisasi, namun kami tidak abai terhadap masa depan daerah. Kami sepakat bahwa politik uang, isu SARA, dan politik identitas adalah racun bagi demokrasi. Seluruh jajaran PDM hingga tingkat ranting akan kami gerakkan untuk ikut memberikan edukasi politik yang sehat kepada warga, agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah," tegas Rakhmat di hadapan forum.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti silaturahmi ke dalam program edukasi pemilih yang lebih konkret di tingkat akar rumput. Melalui sinergi antara pengawas pemilu dan elemen keagamaan, diharapkan Kutai Barat dapat menjadi contoh daerah yang mampu menyelenggarakan demokrasi secara damai, cerdas, dan bermartabat.